Fatwa Dua Kiai agar PKB Rekonsiliasi

Metrotvnews.com, Jakarta: Upaya menyatukan kembali dua kubu yang berseteru di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa terus dilakukan. Dua kiai pendiri Partai Kebangkitan Bangsa, Kiai Haji Mustofa Bisri dan Kiai Haji Muchid Muzadi mengeluarkan fatwa agar kedua kubu kembali berunding untuk rekonsiliasi.

Surat berisi fatwa rekonsiliasi dari dua deklarator PKB yang tersisa tersebut ditunjukkan Wakil Ketua Dewan Syuro DPP PKB Lili Wahid, belum lama ini.

Mustofa Bisri dan Muchid Muzadi mendasarkan fatwanya tersebut pada keprihatinan para kiai atas perpecahan PKB yang tak kunjung selesai. Dikhawatirkan perpecahan tersebut akan mengakibatkan kaum nahdiyin tersingkir dari peta politik Pndonesia pada 2014.

Selain mengeluarkan surat fatwa, para kiai NU rencananya juga akan menggelar pertemuan untuk membahas lebih lanjut rencana rekonsiliasi duo PKB.

Mungkinkah rekonsiliasi terjadi di tubuh PKB, mengingat perseteruan antara kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar cukup dalam dan mengakar? Bagi kubu Gus Dur, Muhaimin tak ubahnya pengkhianat yang tidak sulit dimaafkan. Hal ini tergambar dari sikap Yenni Wahid, putri Gus Dur yang tidak berubah sejak PKB mulai dilanda perpecahan hingga Gus Dur menghembuskan nafas.

Dalam musim kampanye pemilu tahun lalu, Yenni menyebut Muhaimin berkhianat karena haus kekuasaan. Pernyataan hampir senada disampaikan Yenni tak lama setelah ayahandanya wafat, beberapa waktu lalu. Ia mengisyaratkan akan tetap berjalan dengan PKB versi Gus Dur. "PKB resmi dan kami PKB yang asli," katanya.(BEY)

Sumber: metrotvnews.com

Pengamat: Islah PKB Sulit Bila Formal

Metrotvnews.com, Surabaya: Pengamat Nahdlatul Ulama dari Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Prof. Dr. K.H. Ali Maschan Moesa MSi menilai, islah (rekonsiliasi/rujuk) Partai Kebangkitan Bangsa akan sulit diwujudkan bila menggunakan pendekatan formal. "Islah PKB itu akan sulit terwujud bila kelompok Muhaimin berangkat dari Muktamar Ancol dan kelompok Yenny Wahid berangkat dari Muktamar Semarang," katanya di Surabaya, Sabtu (23/1).

Anggota FKB DPR yang juga mantan Ketua PWNU Jatim itu mengemukakan hal itu, menanggapi peluang islah di tubuh PKB sepeninggal Ketua Dewan Syuro DPP PKB K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurut dia, pendekatan formal akan justru menutup peluang untuk islah, karena kelompok Muktamar Ancol akan merasa paling sah karena diakui Menkum HAM dan terlibat dalam Pemilu 2009.

Sebaliknya, menurut dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya itu, kelompok Muktamar Semarang juga merasa Gus Dur merupakan Ketua Dewan Syuro yang diakui pemerintah bersama Muhaimin sebagai Ketua Umum. "Kalau titik berangkatnya saja berbeda antara Muktamar Ancol dan Muktamar Semarang, maka mana mungkin bisa bertemu," kata doktor alumnus Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.

Penulis disertasi tentang kiai dan nasionalisme itu menyarankan, islah PKB akan terwujud bila ihtiar yang dilakukan terlepas dari pendekatan formal. "Saya kira Muhaimin dan Yenny harus bertemu untuk satu kebersamaan, yakni membesarkan PKB pada pemilu mendatang, sedangkan soal lain-lain menyangkut kekuasaan bisa dinegosiasikan," paparnya.

Oleh karena itu, Ali Machan mengatakan pertemuan untuk menggalang islah harus dilepaskan dari kepentingan Muktamar Ancol dan Semarang, sehingga lokasi pertemuan hendaknya dilakukan di tempat yang tidak formal. "Pertemuan bisa saja dilakukan di pesantren mana atau di lokasi pembentukan PKB, sehingga tidak ada pendekatan yang formal dengan harus di kantor PKB dari kelompok muktamar A atau B," ia menegaskan.

Selain itu ia menambahkan materi pertemuan jangan langsung membahas posisi dalam kepengurusan. Namun, tujuan untuk islah itu akan dibawa ke mana, apakah untuk PKB atau untuk pengurus. "Bagaimana pun, pembahasan nantinya juga menyangkut posisi Muhaimin dan Yenny beserta kelompoknya. Tapi jangan berangkat dari situ dulu, namun semuanya untuk PKB ke depan," tuturnya.(Ant/BEY)

Sumber: metrotvnews.com

Islah PKB Akan Jadi Bahasan Muktamar NU

Imam Wahyudiyanta - detikNews

Jakarta - Desakan islah di tubuh PKB terus menguat. Adik kandung Gus Dur Lily Chadijah Wahid tak henti-hentinya mengumandangkan hal itu.

Menurut Lily, jika usulan islah diantara partai-partai yang berbasis NU tidak bisa dilakukan, ormas terbesar di Indonesia itu berencana membahas sikap politiknya dalam Muktamar NU di Makassar Maret depan. Sebab, usulan islah itu merupakan rekomendasi dalam pertemuan para kiai dan pengurus NU.

"Pertemuan ini menyepakati dan menyerahkan seluruh konflik PKB ke PBNU," ujar anggota dewan syuro, Lily Wahid kepada wartawan di Kantor PWNU Jatim, Jalan Masjid Al Akbar, Surabaya, Rabu (10/2/2010).

Anggota FPKB DPR ini menambahkan, rekomendasi pertemuan para kiai ini akan menjadi kajian serius di Muktamar NU 22 Meret mendatang. "Di situlah keputusan akan diambil, kalau nggak mau islah, ya sudah. Habis," tambah Lily.

Jika masing-masing pihak tidak mau menurunkan tensinya untuk berkonflik, maka hubungan NU dan PKB akan menjadi renggang. Jika hal itu sampai terjadi, baik NU maupun PKB akan sama-sama
merugi.

"PKB jelas akan rugi karena tidak ada dukungan lagi dari NU mengingat PKB lahir dari NU dan barisan pendukungnya juga berasal dari NU," papar Lily.

"NU juga rugi. Susah-susah dibuat malah lepas. Kalau buat lagi, kita sudah kalah waktu," tandas Lily.

(iwd/fiq)

Sumber: www.detiknews.com

Dewan Syuro: Deklarator Ingin Kembalikan PKB ke NU

Jakarta, NU Online

Para tokoh elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sedang berseteru diharapkan dapat kembali merapatkan barisan untuk bersama-sama membesarkan PKB. Para elit di Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) diharapkan lebih megedepankan etika dalam berpolitik daripada sekedar berebut posisi. Demikian dinyatakan Sekretaris Dewan Syuro Dewan DPP PKB KH Muhyiddin Arubusman kepada NU Online di Jakarta, Ahad (14/2).

Menurut Muhyiddin, pihaknya telah berkonsultasi dengan para deklarator PKB yang masih hidup dan berbagai elemen NU mengenai permasalahan di DPP PKB. "Para Deklarator menginginkan, jika para elit DPP PKB saat ini tidak lagi bisa merepresentasikan etika Nahdliyin dalam berpolitik, maka sebaiknya PKB dikembalikan kepada NU saja," tutur Muhyiddin di Kantor DPP PKB Jl. Kalibata Timur Jakarta Selatan.

Lebih lanjut Muhyiddin menyatakan, para deklarator berharap konflik elite PKB tidak berlarut-larut, karena hanya membuat konstituen semakin bingung.

"Yang terpenting adalah semua pihak dapat bersatu kembali dengan perbaikan menyeluruh di tubuh PKB. termasuk agar bagaimana PKB dapat kembali diterima oleh masyarakat Nahdliyin dan bangsa Indonesia pada umumnya," tandas Muhyiddin. (min)

Sumber: www.nu.or.id